Solidaritas
Untuk Rakyat (SADAR-Malut)
GMNI, LMND, PEMBEBASAN, SMI, SLAVERY, GMKI, SAMURAI,
GEMPAR, PEREMPUAN MAHARDHIKA, BEM UNKHAIR, BEM HUKUM UNKHAIR, BEM FEKON
UNKHAIR, GAMHAS, BEM SASTRA UNKHAIR, BEM POLITEKES, DJAMAN, HPMS, PMII, IMM, DJAMAN
PERNYATAAN SIKAP
RAKYAT BERSATU, TOLAK KENAIKAN HARGA BBM DAN
TURUNKAN REZIM SBY-BUDIONO!!
17 juni 2013, DPR RI resmi mengesahkan APBN-P
yang salah satu poinnya menaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) bersubsidi. Selanjutnya
menunggu pemerintah mengumumkan kapan kenaikan harga BBM resmi di mulai. Walau
begitu, harga sembako dan bahan pokok lainnya sudah mulai melonjak naik. Alasan pemerintah menaikan harga BBM dikarenakan naiknya harga minyak
dunia yang berakibat pada membengkaknya subsidi tambahan sehingga perlu untuk
menaikkan (baca: memotong) harga subsidi BBM untuk rakyat. Benarkah solusi
menaikan harga BBM adalah jalan
keluarnya seperti iklan-iklan di TV dan media massa? Ataukah semakin menambah
panjang kesengsaraan rakyat Indonesia?
Kenaikan harga BBM bukan
solusi, pemerintah menipu dan menyengsarakan rakyat!
Kenaikan tersebut otomatis berdampak buruk pada naiknya harga
bahan-bahan pokok sembako, transportasi, biaya hidup semakin tinggi karena
sandang, pangan dan papan juga terkena dampaknya. Indonesia di tahun 2013
memiliki dana APBN Senilai Rp 1.800 triliun. Dana ini banyak dihabiskan untuk
pembiayaan proyek Pertahanan dan keamanan negara serta pembayaran hutang luar
negeri, lebih besar dari pos anggaran untuk subsidi kesehatan, pendidikan,
listrik dan BBM untuk rakyat.
Selain alasan pembekakan APBN, dalih pemerintah menaikan harga BBM
bersubsidi ini untuk membangun infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara) sesuai
dengan kepentingan proyek Masterplan Program Percepatan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) dan pelaksanaan Masterplan Program Percepatan Pengentasan
Kemiskinan Indonesia (MP3EI) melalui pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beras Miskin (Raskin)
yang sebenarnya adalah sogokan sosial (pembohongan) agar rakyat percaya bahwa
kebijakan pemerintah tersebut ‘baik’ yang tentu untuk meredam kemarahan rakyat.
Dua program ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Yang
paling banyak meraup keuntungan dari program tersebut adalah perusahaan tambang
dan perusahaan perkebunan (termasuk perkebunan sawit). Untuk mengsukseskan
proyek ini, pemerintah membutuhkan kucuran dana yang besar, maka dari itulah
harga BBM dinaikan, anggaran subsidi-subsidi untuk rakyat terus dihilangkan
yang berakibat menambah penderitaan rakyat.
Selain itu, kenaikan harga BBM ini juga adalah dampak dari privatisasi
industri energi semenjak berkuasanya orde baru hingga sekarang yang
dilegitimasi oleh maraknya UU yang pro terhadap modal (baca: Pengusaha) sejak
1967. Diperparah lagi dengan tidak adanya industri nasional yang mandiri dan
hancurnya tenaga produktif rakyat indonesia. Semua persoalan ini disebabkan
oleh negara (pemerintah & DPR) serta partai-partai elit di negeri ini
menjadi hamba atas sistem yang berkuasa di dunia saat ini, kapitalisme dengan
wajahnya neoliberalisme. Sebuah sistem ekonomi politik yang hanya memberikan
keuntungan kepada sekelompok orang-orang kaya dan memelaratkan mayoritas rakyat
di dunia. Kekayaan alam termasuk sumber-sumber energi dikeruk tidak untuk
mengsejahterakan rakyat.
Padahal Indonesia adalah negeri yang kaya akan kekayaan alam dan tenaga
manusianya. Jika kekayaan alam ini dikelola dan kontrol oleh rakyat, maka tidak akan ada kenaikan harga
BBM; rakyat bisa mendapatkan akses ke pendidikan hingga tingkat tinggi dengan
gratis dan berkualitas; semua orang dapat mengakses kesehatan yang berkualitas
dengan gratis pula; tidak ada bayi dan ibu hamil yang meninggal akibat busung
lapar. Hidup diatas limpahan emas, nikel, batubara, minyak dan kekayaan
berlimpah, tapi masih menjadi negeri miskin. Pemerintah negara kita bukanlah
pemerintah yang pro terhadap nasib rakyat, mereka adalah kepanjangan dari
tangan-tangan kapitalisme yang menjadi antek penindas rakyat.
Lantas, apa yang harus Rakyat
lakukan?
Maluku-Utara, adalah salah satu kawasan proyek MP3EI dan MP3KI, kita
akan menjadi target korban-korban selanjutnya. Penggusuran lahan-lahan rakyat
dan konflik/sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat terus terjadi di
daerah-daerah pertambangan dan perkebunan sawit di propinsi ini. UU pengadaan
tanah sebagai legitimasi hukum penggusuran telah disahkan 2011 dan siap
dijalankan diseluruh indonesia. RUU Kamnas dan Ormas tengah dipersiapkan untuk
membidik masyarakat yang memprotes kebijakan pemerintah.
Kenaikan harga BBM hari ini, akan memberikan peluang besar bagi
pemerintah untuk menjalankan program tersebut. Rejim SBY-Budiono beserta partai
politik tidak akan memberikan solusi atas kondisi ini, rakyatlah penentunya. Jika
rakyat tidak bersatu dan hanya diam, maka setiap tahun kenaikan BBM,
penghapusan subsidi, penggusuran lahan, konflik tanah, kemiskinan,
pengangguran, anak putus sekolah, akan terus terjadi.
Sepekan ini, hampir
diseluruh kota dan daerah-daerah di Indonesia, Buruh, petani, kaum miskin kota,
mahasiswa, perempuan, turun ke jalan, menutup tol, pabrik, blokir jalan, kepung
pusat-pusat pemerintahan sebagai sebuah sikap tegas, RAKYAT INDONESIA MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM. Penolakan ini karena
rakyat telah muak dengan segala tipu muslihat pemerintah yang selama ini selalu
membuat kebijakan yg makin menindas rakyat miskin. Rakyat pun makin marah
dengan partai-partai politik yang berpura-pura memihak rakyat dengan
bersandiwara menolak kenaikan harga BBM, hanya untuk mendapatkan simpati agar
aman di 2014 nanti. Angka golput yang terus meningkat adalah bukti nyata
keseriusan mosi ketidakpercayaan rakyat pada parpol-parpol elit saat ini.
Di Ternate, aksi yang digelar oleh Solidaritas
Untuk Rakyat (SADAR Malut) dihadang oleh polisi. Massa aksi yang longmarch
(berjalan kaki) menuju DPRD Kota Ternate dihentikan oleh polisi bersenjata
lengkap dengan mobil gas air mata, dan kemudian menembaki massa hingga 7 orang
(salah satunya wartawan) terkena tembakan polisi dan kini tengah kritis di RSUD
Chasan Boesoeri, Ternate.
Untuk itu, Solidaritas Untuk Rakyat (SADAR-MALUKU UTARA), mengajak
seluruh masyarakat Maluku Utara menolak kenaikan harga BBM, dengan tuntutan
sebagai berikut:
- Nasionalisasi aset-aset vital industri energi dan pertambangan di seluruh Indonesia dibawah kontrol rakyat.
- Hapus hutang luar negeri
- Tolak pemotongan seluruh subsidi untuk rakyat
- Hentikan privatisasi aset-aset negara
- Usut tuntas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian terkait penembakan di Ngade terhadap 7 korban pada aksi 17 Juni 2013
- Mendesak KAPOLRI segera memecat KAPOLDA Maluku Utara
- Kurangi pos anggaran untuk biaya pertanahan dan keamanan
- Stop dana rakyat (APBN dan APBD) dipakai untuk jalan-jalan para pejabat
- Cabut UU PMA dan Minerba
- Tolak program MP3EI dan MP3KI
- Mosi tidak percaya pada seluruh parta-partai politik
- Tolak RUU Kamnas dan Ormas
- Turunkan harga sembako dan bahan-bahan pokok lainnya
- Naikan harga komiditi rakyat
Mari seluruh masyarakat Maluku Utara, kita hentikan dan tolak Kenaikan
harga BBM ini. Cukup sudah kita rakyat Indonesia terus dibohongi dan dibodohi.
Jangan biarkan generasi selanjutnya terus menjadi korban dari sistem dan
kelompok orang-orang kaya semakin menancapkan penindasan di negeri ini. Mari
bersama, bangun Kekuatan Rakyat untuk kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia.
Ttd
Solidaritas Untuk Rakyat (SADAR - Malut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar