Sabtu, 25 Desember 2010

Pernyataan Sikap PEREMPUAN MAHARDHIKA tentang Hari Ibu Nasional

                    

Pemerintahan SBY-Budiono, Parlemen, dan Partai-Partai Politik Gagal!
Perempuan Bersatu Bangun Organisasi Gerakan Perempuan dan Persatuan Gerakan Rakyat!

Sudah 82 tahun sejak Kongres Wanita Pertama diberlangsungkan di Yogyakarta, atau sudah 51 tahun sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden No.316 Tahun 1959 tentang penetapan Hari Ibu Nasional pada tanggal 22 Desember. Selama itu pula tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi perempuan di Indonesia. Kongres Wanita Pertama yang lebih banyak mengandung pembahasan politik, tuntutan kemerdekaan, dan perjuangan perempuan menuntut hak-haknya justru diputarbalikan faktanya pada Era Orde Baru. Pada Massa pemerintahan orde baru Soeharto, nilai-nilai perjuangan perempuan diberangus, dan perempuan kembali di domestifikasikan dibawah tekanan paham Ibuisme. Organisasi-organisasi perempuan yang dibangun adalah organisasi istri seperti Dharmawanita, Bhayangkari dll, yang fungsi dan posisi strukturnya sesuai dengan posisi jabatan Suami. Semua organisasi perempuan harus dibawah kontrol pemerintah, tidak lagi berbicara tentang politik, tentang hak perempuan, apalagi dengan lugas mengkritisi kebijakan pemerintah.
Terbukanya kembali kran demokrasi pasca Reformasi 1998, Gerakan Perempuan yang progresif juga mulai muncul. Mahasiswa di kampus-kampus mulai membentuk kelompok-kelompok diskusi perempuan, melakukan aksi turun kejalan, dan perempuan mulai terlibat dalam persatuan gerakan rakyat menumbangkan pemerintahan dikatator Soeharto. Namun apa yang terjadi, sudah 12 tahun sejak era reformasi, para aktivis dan partai-partai yang mengaku reformis dan pro rakyat, kini berhenti berjuang menegakkan demokrasi.  Partai-partai sisa-sisa Orde Baru dan mantan tentara tetap bercokol di Parlemen,