Selasa, 21 Mei 2013

Pernyataan Sikap FONDASI, 15 TAHUN REFORMASI

“REFLEKSI 15 TAHUN REFORMASI: TOLAK RUU KAMNAS DAN ORMAS, PEMASUNG DEMOKRASI”

21 mei 1998, sejarah gerakan dan mahasiswa Indonsi a kembali memperlihatkan kekuatannya dengan merobohkan Orde Baru (Soeharto) sebagai simbo pemerintahan yang berwatak otoritarian dan militeristik. Tirani kediktatoran yang bertahan selama 32 tahun itu akhirnya lengser dari tahta singgsasannya dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang demokratis (katanya?). Namun, tepat 15 tahun demokrasi (setengah hati) ini dimenangkan, dengan pengorbanan keringat dan darah puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan rakyat dan mahasiswa. Kebebasan itu justeru akan kembali dipasung.

Ini terlihat saat Undang-Undang (UU) Intelijen disahkan pada 2012 serta rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan (RUU KAMNAS dan ORMAS) yang akan disahkan pada pertengahan tahun ini, dimana ketiga produk –titisan Amerika—ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi militer, untuk bergerak menembaki rakyat dikota maupun desa; dipabrik maupun di wilayah konsesi investasi ekstraktif; ditambang maupun di kebun; dipasar maupun di dikampus.

Kamis, 02 Mei 2013

Liputan: Aksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional Di Yogyakarta



Massa dari MONJALI
membuat lingkaran di Titik Nol Kilometer
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi yang menamakan aliansinya Menolak Dijajah Kembali (MONJALI) menggelar aksi pada hari Kamis, 2 Mei 2013. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan pada hari ini (02/05). Dalam Press Release-nya, MONJALI menganggap pendidikan Indonesia sudah dikomersialisasikan dan mengorientasikan dunia pendidikan sebagai ekonomi sektor jasa hingga berdampak rakyat miskin tidak bisa mendapatkan hak untuk mengakses pendidikan. Menurut mereka, pemerintah absen mengseriusi pendidikan. Ini dibuktikan dengan rencana Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tingkat Universitas yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. UKT dianggap semakin menyingkirkan rakyat miskin dari Perguruan Tinggi.

Selain itu, MONJALI juga menyerukan 7 tuntutan antara lain: wujudkan pendidikan yang bisa diakses semua rakyat; hapuskan UN, UKT dan kurikulum 2013; realisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD tanpa ada korupsi dan penyelewengan; cabut UU No 7 tahun 1994; dan usut tuntas kasus kacaunya proses Ujian Nasional baru-baru ini.