Pernyataan Sikap FONDASI, 15 TAHUN REFORMASI

“REFLEKSI 15 TAHUN REFORMASI: TOLAK RUU KAMNAS DAN ORMAS, PEMASUNG DEMOKRASI”

21 mei 1998, sejarah gerakan dan mahasiswa Indonsi a kembali memperlihatkan kekuatannya dengan merobohkan Orde Baru (Soeharto) sebagai simbo pemerintahan yang berwatak otoritarian dan militeristik. Tirani kediktatoran yang bertahan selama 32 tahun itu akhirnya lengser dari tahta singgsasannya dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang demokratis (katanya?). Namun, tepat 15 tahun demokrasi (setengah hati) ini dimenangkan, dengan pengorbanan keringat dan darah puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan rakyat dan mahasiswa. Kebebasan itu justeru akan kembali dipasung.

Ini terlihat saat Undang-Undang (UU) Intelijen disahkan pada 2012 serta rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan (RUU KAMNAS dan ORMAS) yang akan disahkan pada pertengahan tahun ini, dimana ketiga produk –titisan Amerika—ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi militer, untuk bergerak menembaki rakyat dikota maupun desa; dipabrik maupun di wilayah konsesi investasi ekstraktif; ditambang maupun di kebun; dipasar maupun di dikampus.

Liputan: Aksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional Di Yogyakarta

Massa dari MONJALI
membuat lingkaran di Titik Nol Kilometer

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi yang menamakan aliansinya Menolak Dijajah Kembali (MONJALI) menggelar aksi pada hari Kamis, 2 Mei 2013. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan pada hari ini (02/05). Dalam Press Release-nya, MONJALI menganggap pendidikan Indonesia sudah dikomersialisasikan dan mengorientasikan dunia pendidikan sebagai ekonomi sektor jasa hingga berdampak rakyat miskin tidak bisa mendapatkan hak untuk mengakses pendidikan. Menurut mereka, pemerintah absen mengseriusi pendidikan. Ini dibuktikan dengan rencana Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tingkat Universitas yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. UKT dianggap semakin menyingkirkan rakyat miskin dari Perguruan Tinggi.

Selain itu, MONJALI juga menyerukan 7 tuntutan antara lain: wujudkan pendidikan yang bisa diakses semua rakyat; hapuskan UN, UKT dan kurikulum 2013; realisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD tanpa ada korupsi dan penyelewengan; cabut UU No 7 tahun 1994; dan usut tuntas kasus kacaunya proses Ujian Nasional baru-baru ini.

Liputan: Warga Medelan Melawan Perkosaan, Langkah Maju Perjuangan Melawan Perkosaan

Warga Medelen Umbulmartani-Sleman
Berbondong-bondong mendatangi Polres Sleman
Menuntut adili seberat-beratnya pelaku perkosaan.

Ratusan warga Medelen  Umbulmartani, Sleman menggelar aksi demostrasi di Mapolres Sleman pada hari Sabtu, 27 April 2013. Dalam aksi ini, warga menuntut  Polres Kabupaten Sleman segera mengadili seberat-beratnya para pelaku perkosaan dan pembunuhan seorang siswi SMK YPKK Sleman, RPR (Almarhumah). Massa yang terlibat dalam demostrasi ini selain dari Keluarga korban, para tetangga, kepala desa setempat dan warga masyarakat lainnya.  Di truk dan mobil komando yang dibawa massa, terdapat spanduk-spanduk yang bertuliskan “Warga menuntut hukuman mati untuk seluruh pelaku”. Selain itu, salah satu poster yang dipegang seorang ibu tertulis “ Pecat polisi yang terlibat”.  

Liputan : Diskusi State Ibuism Di Era Pasca Orde Baru

Poster Publikasi Diskusi

Great Thinkers Pascasarjana UGM menggelar diskusi perempuan yang mengangkat tema “Mengkaji Kembali Gagagasan Julia Suryakusuma : State Ibuism Di Era Pasca Orde Baru”. Diskusi ini menghadirkan 2 nara sumber, Dr. Wening Udasmoro dari akademisi dan pengkaji gender FIB-UGM dan Dr. Phil. Dewi Candraningrum dari Jurnal Perempuan.

Sesuai dengan temanya, diskusi ini mengkaji kembali apa itu State Ibuism dan bagaimana keberlangsungan konsep “Pengiburumahtanggaan” di era pasca reformasi. Menurut Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara mengacu pada konsep bagaimana negara meletakkan perempuan sebagai sosok Ibu (dalam pengertian biologis), sosok yang terdomestikasi, pendamping suami, dengan segala perangkat feminitas yang dibangun : Bahwa sosok ibu lah kehidupan dilangsungkan, pendidikan anak diletakkan, pengatur rumah tangga yang bijak dan cekatan serta warga negara yang terpuji dan teladan. Konsep ini yang dipakai Soeharto dengan membangun Dharma Wanita dan PKK dari struktur pemerintahan yang paling diatas, sampai tingkat RT-RW. Organisasi-organisasi ini sebagai alat untuk memproduksi dan mengkonstruksi ideologi ibuisme; perempuan sebagai ibu penjaga moral keluarga dan negara. Menurut Dewi Candraningrum, reproduksi pengibuan sejatinya telah mengkastrasi perempuan menjadi pelayan utama dalam sistem besar patriarki. Perempuan diwajibkan menjadi ibu, pengasuh, yang tidak memiliki hasrat seksual, karena bertolak belakang dari nilai kemuliaan pengasuhan. Lanjutnya, ibu diposisikan sebagai pendidik anak adalah cara negara melepaskan tanggungjawabnya atas generasi bangsa.

Organiserku, Papaku..

Nyanyian malam itu ku rindu

“Jangan ada jarak diantara kita, nanti ada dusta”

Begitulah sepotong syair menina-bobokan ku dalam pelukanmu

Rambutku yang berantakan, dengan hati-hati kau rapikan

Segelas teh panas di pagi hari telah tersedia, mengantarkanku ke sekolah

Senyum manismu dari atas genteng rumah menyambutku

“Bagaimana sekolahmu hari ini, sayang?”

Jadilah kakak, jadilah yang terdepan, jadilah dewasa jadilah pemimpin

Itulah pesan didikanmu seiring bertambah usiaku.

Susah, sedih, duka, kau libatkan aku sedari balita

Sebab itu lah aku paham kau tengah mengajarkanku tentang dunia

Papa..

Kehidupan asmaramu indah

Aku pun cemburu dan iri melihat cintamu pada sang kekasihmu, Sang Mama

Memang, Kau tak lah sempurna. Kadang cemburu, ngambek, mau diperhatiin kekasihmu

Tapi itulah keindahan cinta Kalian

Kamu pernah memarahiku

Pernah kita tak bertegur sapa selama 2 hari

Kau biarkan aku bingung mencari cara minta maaf padamu

Ahh,, Sungguh, tak akan ku ulangi hal itu lagi