DAMPAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERHADAP PEREMPUAN INDONESIA

(Sebuah script wawancara Dema Fisipol UGM)

Bagaimana tanggapan Mba Dhede soal Omnibus Law ini?

Omnibus Law Cipta Kerta, Perpajakan, Ibukota Baru, dan Farmasi adalah sebuah deregulasi oleh rezim yang peruntukkannya tidak untuk menjawab persoalan rakyat saat ini, terlebih perempuan. Konten dalam 4 RUU ini menguntungkan segelintir orang – orang yang memiliki akses modal dan kuasa, sementara rakyat akan menanggung kerugian dari generasi ke generasi.

Jika memang disahkan, apa aja sih dampak yang bisa ditimbulkan oleh RUU Ciker ini terhadap hak pekerja perempuan?

Pertama, hal yang terlihat langsung dalam RUU Ciker adalah cuti haid. Di Omnibus Law cuti haid diperbolehkan. Tapi tidak berbayar. Artinya, upah buruh perempuan akan dipotong karna harus cuti akibat kebutuhan rutinitas kesehatan reproduksinya, sakit menstruasi. Agar tidak dipotong, buruh perempuan harus bekerja tanpa mengajukan cuti di saat haid. Sementara hari pertama haid dan kedua adalah waktu di mana perempuan membutuhkan banyak istirahat, mengganti pembalut, dan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Sementara ketika bekerja di pabrik, buruh perempuan tidak memiliki keleluasaan untuk ke toilet kapan pun karna aturan yang ketat atau terus diawasi oleh supervisor. Bagi buruh perempuan yang bekerja berdiri atau duduk seharian, ini cukup menggangu kesehatan reproduksinya, akibatnya buruh perempuan berpotensi terserang penyakit seksual dan reproduksi.

Rencana Investasi Kehutanan (Forest Investment Plan) : Persoalan dan Konflik Baru bagi masyarakat

Siaran Pers

Aliansi Masyarakat Sipil Yogyakarta untuk Penolakan Rencana Investasi Kehutanan

Pada 24-26 September 2013 akan diadakan Pertemuan FIP Pilot Countries di Hotel Inna Garuda-Yogyakarta. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan antar negara pilot FIP dengan tujuan membahas perkembangan FIP di masing-masing negara. 

FIP merupakan skema global dan bagian Climate Investment Fund (CIF)  yang telah disetujui oleh Komite FIP tanggal 5 November 2012 dengan jumlah dana sebesar USD 70 juta dari MDB’s (Bank Dunia, ADB, dan IFC) bertujuan untuk mengurangi hambatan pelaksanaan REDD+ di daerah serta untuk meningkatkan kapasitas tentang REDD+ dan Pengelolaan Hutan Lestari (SFM) di tingkat lokal serta provinsi. Program FIP akan dilaksanakan di 15 provinsi, dan salah satunya adalah di Yogyakarta.

Filsafat Batas Filsafat Karl Marx, Sebuah ulasan Etienne Balibar

Persoalan filsafat dalam kehidupan manusia merupakan suatu perbincangan yang tak

habis-habisnya. Diskursus tentang filsafat sejak era yunani kuno sampai saat ini masih terus diperdebatkan oleh para setiap pelajar yang membidani ilmu pengetahuan, terutama pada filsafat.

Karya Etienne Balibar dengan judul “Anti Filsafat, Metode Pemikiran Marx” merupakan suatu problematisasi terhadap filsafat yang menjadi sebuah fakultas atas kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi untuk menemukan kebenaran itu sendiri.

Semenjak Plato hingga Hegel, aktivitas kerja para filosof hanya menyibuki dirinya dalam menafsirkan dunia, terutama berkaitan dengan kehidupan manusia masyarakat.

Pernyataan Sikap Solidaritas Untuk Rakyat (SADAR MALUT)

Solidaritas Untuk Rakyat (SADAR-Malut)

GMNI, LMND, PEMBEBASAN, SMI, SLAVERY, GMKI, SAMURAI, GEMPAR, PEREMPUAN MAHARDHIKA, BEM UNKHAIR, BEM HUKUM UNKHAIR, BEM FEKON UNKHAIR, GAMHAS, BEM SASTRA UNKHAIR, BEM POLITEKES, DJAMAN, HPMS, PMII, IMM, DJAMAN

PERNYATAAN SIKAP

RAKYAT BERSATU, TOLAK KENAIKAN HARGA BBM DAN TURUNKAN REZIM SBY-BUDIONO!!

17 juni 2013, DPR RI resmi mengesahkan APBN-P yang salah satu poinnya menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selanjutnya menunggu pemerintah mengumumkan kapan kenaikan harga BBM resmi di mulai. Walau begitu, harga sembako dan bahan pokok lainnya sudah mulai melonjak naik. Alasan pemerintah menaikan harga BBM dikarenakan naiknya harga minyak dunia yang berakibat pada membengkaknya subsidi tambahan sehingga perlu untuk menaikkan (baca: memotong) harga subsidi BBM untuk rakyat. Benarkah solusi menaikan harga  BBM adalah jalan keluarnya seperti iklan-iklan di TV dan media massa? Ataukah semakin menambah panjang kesengsaraan rakyat Indonesia? 

Liputan: Aksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional Di Yogyakarta

Massa dari MONJALI
membuat lingkaran di Titik Nol Kilometer

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi yang menamakan aliansinya Menolak Dijajah Kembali (MONJALI) menggelar aksi pada hari Kamis, 2 Mei 2013. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan pada hari ini (02/05). Dalam Press Release-nya, MONJALI menganggap pendidikan Indonesia sudah dikomersialisasikan dan mengorientasikan dunia pendidikan sebagai ekonomi sektor jasa hingga berdampak rakyat miskin tidak bisa mendapatkan hak untuk mengakses pendidikan. Menurut mereka, pemerintah absen mengseriusi pendidikan. Ini dibuktikan dengan rencana Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tingkat Universitas yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. UKT dianggap semakin menyingkirkan rakyat miskin dari Perguruan Tinggi.

Selain itu, MONJALI juga menyerukan 7 tuntutan antara lain: wujudkan pendidikan yang bisa diakses semua rakyat; hapuskan UN, UKT dan kurikulum 2013; realisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD tanpa ada korupsi dan penyelewengan; cabut UU No 7 tahun 1994; dan usut tuntas kasus kacaunya proses Ujian Nasional baru-baru ini.

Liputan : Diskusi State Ibuism Di Era Pasca Orde Baru

Poster Publikasi Diskusi

Great Thinkers Pascasarjana UGM menggelar diskusi perempuan yang mengangkat tema “Mengkaji Kembali Gagagasan Julia Suryakusuma : State Ibuism Di Era Pasca Orde Baru”. Diskusi ini menghadirkan 2 nara sumber, Dr. Wening Udasmoro dari akademisi dan pengkaji gender FIB-UGM dan Dr. Phil. Dewi Candraningrum dari Jurnal Perempuan.

Sesuai dengan temanya, diskusi ini mengkaji kembali apa itu State Ibuism dan bagaimana keberlangsungan konsep “Pengiburumahtanggaan” di era pasca reformasi. Menurut Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara mengacu pada konsep bagaimana negara meletakkan perempuan sebagai sosok Ibu (dalam pengertian biologis), sosok yang terdomestikasi, pendamping suami, dengan segala perangkat feminitas yang dibangun : Bahwa sosok ibu lah kehidupan dilangsungkan, pendidikan anak diletakkan, pengatur rumah tangga yang bijak dan cekatan serta warga negara yang terpuji dan teladan. Konsep ini yang dipakai Soeharto dengan membangun Dharma Wanita dan PKK dari struktur pemerintahan yang paling diatas, sampai tingkat RT-RW. Organisasi-organisasi ini sebagai alat untuk memproduksi dan mengkonstruksi ideologi ibuisme; perempuan sebagai ibu penjaga moral keluarga dan negara. Menurut Dewi Candraningrum, reproduksi pengibuan sejatinya telah mengkastrasi perempuan menjadi pelayan utama dalam sistem besar patriarki. Perempuan diwajibkan menjadi ibu, pengasuh, yang tidak memiliki hasrat seksual, karena bertolak belakang dari nilai kemuliaan pengasuhan. Lanjutnya, ibu diposisikan sebagai pendidik anak adalah cara negara melepaskan tanggungjawabnya atas generasi bangsa.

“Malam Untuk Kartini : Membaca Pemikiran Kartini dan Melanjutkan Perjuangan Kemerdekaan Perempuan”

“Aku hendak merebut kemerdekaanku;

Aku ingin dan aku harus berperang untuk kemerdekaanku”

(Kartini, 1900)

"Mari, wahai perempuan, gadis-gadis muda, bangkitlah, mari kita bergandeng-tangan, dan bekerja bersama, untuk mengubah Keadaan yang tidak tertahankan ini"
(Kartini, 23 Agustus 1900)

32 tahun pemikiran dan cita-cita perjuangan Kartini diputarbalikkan oleh Orde Baru, Soeharto. Sosok Perempuan Kartini yang sejatinya berkehendak dan memberontak pada budaya yang mengukung kebebasannya sebagai Manusia yang merdeka serta memikirkan kondisi nasib bangsanya yang terjajah oleh Kolonialisme dihilangkan total dan diganti dengan “Ibu-isme” ala Soeharto. Kekritisannya dikaburkan dengan perayaan lomba rias, kebaya, masak-memasak yang tentu sangat jauh dari Perjuangan Kartini itu sendiri, peringatan seremonial itu dibuat seakan-akan Kartini mendukung domestikasi perempuan. Kartini adalah seorang pemula yang mendobrak dan melawan budaya feodal penghambat kemajuan perempuan Indonesia. Saat belum ada orang bicara tentang persoalan-persoalan perempuan, ia telah marah dalam cerita surat-suratnya kepada sahabatnya, Stella. Tidak berlebihan jika mengapresiasikan perjuangannya, luar biasa, karena hidup dijaman dimana perempuan tidak diperbolehkan berpendidikan bahkan hanya untuk sekedar tertawa bebas. Ia bahkan sangat marah ketika melihat kondisi bangsanya yang sengsara dijajah kolonialisme. Saat ini, sungguh sedikit perempuan Indonesia mengetahui perjuangannya.

Pernyataan Sikap Solidaritas Untuk Papua (SUP)

“Rezim SBY-Budiono Harus Bertanggung Jawab Atas Musibah Yang Terjadi

 di Kab. Tambrauw, Papua barat.”

Ilalang Zaman Saat Tampil di Malam Budaya
Yang Digelar Oleh SUP

Serangan wabah di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor, Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos ( Propinsi Papua Barat ), baru-baru ini telah merenggut puluhan nyawa rakyat setempat dan ratusan rakyat lainnya masih dalam keadaan sakit dan tak berdaya, hingga sebagian meninggal secara beruntun tanpa memdaptkan pelayanan kesehatan yang semestinya dari pemerintah dan petugas medis.

Serangan wabah ini sudah terjadi sejak bulan November 2012 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, namun hal ini belum mendapatkan tindakan penangan yang serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan terkesan adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peristiwa ini, upaya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peristiwa ini, dipertegas lewat pernyataan pemerintah daerah setempat yang diyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat bahwa peristiwa ini bukanlah suatu Kejadiaan Luar Biasa, sebab menurut mereka jumlah 15 orang korban meninggal itu dianggap wajar, dan tidak membenarkan jumlah korban sebanyak 95 orang meninggal dan ratusan lainnya yang masi dalam keadaan sakit yang telah dirilis oleh LSM.

Rakyat Yogyakarta menolak RUU Ormas disahkan

“RUU Ormas = Kepentingan Modal & Militerisme”. Begitulah bunyi tulisan dari salah satu poster yang dipegang oleh seorang perempuan dalam aksi Puluhan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak RUU Ormas Yogyakarta. Aliansi ini melakukan aksi pada hari selasa, 09 april 2013. Sesuai dengan namanya, aksi yang dilakukan untuk menolak RUU yang dinilai akan membungkam ruang demokrasi bagi rakyat indonesia dalam membtasi kebebasan berorganisasi, berpendapat, berserikat, dan berideologi. Selain itu, terdapat banyak pasal-pasal multi tafsir  yang bisa melahirkan praktek-praktek ketidakadilan, diskriminasi dan tentunya berdampak pada berjalannya kehidupan demokrasi di Indonesia.